PELINDO LIBRARY & KNOWLEDGE CENTER

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945
Penanda Bagikan

FIC

Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945

A. M. Fatwa - Nama Orang;

Undang-Undang Dasar adalah dokumen hukum dan politik resmi suatu negara, yang berisi kesepakatan pokok tentang negara, mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga, hubungan lembaga negara dengan warga negara, dan perlindingan terhadap hak asasi manusia. Secara teori, Undang-Undang Dasar dapat diubah, baik dari sudut pandang filosofis, sosiologis, politis, maupun yuridis.
Buku Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945karangan A.M. Fatwa ini, meski cocok menjadi bacaan Anggota Dewan yang terhormat [DPR RI], pejabat pemerintah dan pegawai biasa, juga selayaknya menjadi daftar bacaan wajib bagi masyarakat umum agar tidak buta konstitusi.Sejak dulu, yang sebagian dari kita ketahui adalah bahwaUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sesuatu yang dihasilkan oleh The Founding Fathers, pendiri bangsa kita, dan merupakan dokumen yang amat sakral, tidak boleh diubah dan diotak-atik.

Tetapi, apa yang selanjutnya terjadi? Penafsiran sendiri terhadap konstitusi [UUD 1945] inilah yang mengakibatkan Orde Baru [Soeharto] memimpin negeri ini selama 32 tahun tak tergantikan.

Pasal 7 UUD 1945 yang asli menyebutkan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dalam Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen, kekuasaan tersebut menjadi dibatasi.Konsekwensi dari amandemen, seperti yang kini terlihat, ada beberapa lembaga negara yang sebelumnya belum ada, terbentuk. Seperti Mahkamah Konstitusi [MK], danKomisi Yudisial [KY].


Ketersediaan
#
IPC Corporate University Library (Lino's Corner) LC 342.598 FAT p C.1
000579
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
LC 342.598 FAT p
Penerbit
Jakarta , Indonesia : Kompas., 2009
Deskripsi Fisik
xviii, 327 p, 21 cm ; index
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-709-438-6
Klasifikasi
342.598
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukum Konstitusi Indonesia
Hukum Tata Negara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
A. M. Fatwa
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

PELINDO LIBRARY & KNOWLEDGE CENTER
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI) berdiri pada 10 Juli 2013, berdasarkan Akta Pendirian No. 26 Tanggal 10 Juli 2013 dan Akta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-45955.AH.01.01 tahun 2013.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?