Article

Kebijakan pengelolaan pelabuhan khusus di sungai

---

Berdasarkan penelitian lapangan maupun kepustakaan, ada kesenjangan antara das sollen dan das sein masalah pengelolaan pelabuhan khusus di sungai. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, yang berwenang menyelenggarakan pelabuhan sungai seharusnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ”satu-satunya”. Namun, pada kenyataannya terdapat minimal 3 (tiga ) pihak yang dominan mengelola pelabuhan sungai yaitu PT (Persero) Pelabuhan Indonesia, Dirjen Perhubungan Laut melalui Administrasi Pelabuhan (Adpel) dan Kantor Pelayanan (Kanpel) Pelabuhan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Bagaimana dan dimana peran Dirjen Perhubungan Darat?

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

ATC PO DEL k

Penerbit

Bandung : Universitas Padjajaran.,

Deskripsi Fisik

28 p .

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

PO

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

online resource

Edisi

-

Subjek

Pelabuhan Indonesia
Pelabuhan
Port

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Deliarnoor, Nandang Alamsah

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar